Anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore menyatakan
penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun
ini sangat buruk.
Ia berharap Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Moh.
Nuh harus bertanggungjawab
atas terjadinya penyelenggaraan UN tahun ini.Akibat penyelenggaraan UN yang kacau,negara
mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian
tersebut bukan hanya kerugian
materill, tetapi juga kerugian
psikologi anak yang tidak bisa
dibayar dengan apapun.
“Dengan kacaunya UN ini, diharapkan di
tahun-tahun mendatangtidak terulang kembali. Kejadian
seperti ini tidak bisa
dibayangkan, karena mereka sudah
siap melakukan UN, namun
UN malah ditunda dengan waktu
yang tidak jelas, tentu mereka
sangat kecewa. Kami mendapat
laporan, ada 11 Propinsi tertunda
pelaksanaan UN-nya. Belum lagi
mereka masih saja diombang-ambingkan dengan hal-hal
yang tidak pasti. Seperti ujian
dengan kertas fotocopy-an, jadwal
yang ditetapkan pada Kamis (18/9) akan
tetapi masih ditunda lagi
menjadi Senin pekan depan.
Hal inipun juga belum tentu
sempurna karena bahan-bahan yang dipersiapkan juga
belum lengkap,” kata
Jefirstsonusai melakukan peninjauan langsung ke SMK
Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur dalam rangka
kunjungan spesifik Komisi X, Kamis
(18/4).
Hal ini memang menjadi tanggungjawab
pemerintah karena manajemen yang dilakukan Kemendikbud
ini sangat jelek
dan buruk, sehingga
pelaksanaan UN tahun ini tidak
maksimaluntuk itu UN di tahun
yang akan datang harus dievaluasi
kembali UN jangan sampai terjadi
seperti sekarang ini, ungkapnya.
Dia meminta kepada
Mendikbud, agar ada pertanggungjawabkan yang jelas kepada
publik, Menteri tidak cukup
hanya minta maaf
karena program UN adalah program tahunan yang sudah rutin setiap
tahunnya maka tidak ada
alasan hal ini terjadi
karena percetakan yang disalahkan, mustinya semua ini
sudah dipersiapkan agar UN lebih baik
dari tahun yang lalu,
tetapi pada kenyataannya malah
lebih jelek dari
tahun kemarin.
Jefirstson mengemukakan, Presiden harus secepatnya
memanggil menteri agarbisa mendapatkan
informasi yang jelas, sebetulnya apa
terjadi pada penyelenggaraan UN tersebut. Komisi
X DPR juga akan
secepatnya memanggil Menteri untuk menjelaskan
semua kejadian yang mencoreng dunia
pendidikanini.
“ KalauMendikbud
tidak dipanggil ke
Komisi X DPR seolah-olah membiarkan semua
kejadian tersebut dan seolah-olah
lepas tangan. Dunia
pendidikan akan hancur jika
hal seperti ini
dibiarkan, padahal kita tidak
menginginkan pendidikan anak-anak kita jatuh,” ungkapnya.
Dia mempertanyakan bagaimana akan
memberlakukan kurikulum baru 2013, sementara UN yang sudah dilaksanakan
setiap tahunya saja kejadiannya
sangat memalukan. Kata Jefirtson, pelaksanaan UN kali
ini diindikasian ada
korupsi, pasalnya kertas yang digunakan untuk
soal maupun jawaban
UN tidak sesuai dengan apa
yang diharapka. Para siswa yang sudah mengerjakan
soal-soal UN tulisannya tidak bisa dihapus
karena kertasnyaterlalu
tipis. [Sumber : dpr.go.id]
Post a Comment