Latest Products
UN TAHUN INI TERBURUK SEPANJANG SEJARAH
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyebut penyelenggaran
ujian nasional (UN) 2013 merupakan yang terburuk sepanjang pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyusul penundaan pelaksanaan
UN yang terjadi di beberapa daerah karena persoalan distribusi naskah UN.
"Ini harus diinvestigasi persoalannya di mana," ujar Marzuki di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Politisi Partai Demokrat itu pun mengkritik cara Kemdikbud mengatasi
persoalan distribusi naskah UN karena menggandakan naskah dengan mesin
fotokopi. Dengan cara itu, Marzuki yakin kebocoran pasti terjadi. Ia
mengusulkan, jika pelaksanaan UN tingkat SMP bermasalah, harus ada penundaan
serentak, tidak parsial."Kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda
semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus
dilaksanakan serentak," imbuhnya.
Marzuki menuntut ada yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Tanggung
jawab, kata Marzuki, terletak di pejabat pelaksana. Marzuki pun mendesak
Mendikbud mengevaluasi direktur jenderal terkait yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan UN ini. "Menteri harus mengevaluasi dirjennya. Ini kan tingkat
pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang
amburadul. Proses tendernya yang diragukan sebenarnya," kata Marzuki lagi.
Seperti diketahui, pelaksanaan UN pada tahun 2013 mengalami kekacauan di
sejumlah tempat terkait pendistribusian soal. Pelaksanaan UN di 11 provinsi
yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4/2013) terpaksa ditunda. Namun,
penundaan itu kembali terulang lantaran soal yang tak kunjung datang. Di Nusa
Tenggara Timur (NTT), pelaksaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4/2012)
karena soal yang tidak siap. Padahal, ujian akhir itu sudah ditunda dari hari
Rabu (17/4/2013) lalu. Pemerintah akhirnya mengambil solusi dengan menggandakan
soal dengan menggunakan mesin fotokopi. [sumber : kompas]
Label:
Berita Tanyoe
TERKAIT UN, MENTERI PENDIDIKAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore menyatakan
penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun
ini sangat buruk.
Ia berharap Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Moh.
Nuh harus bertanggungjawab
atas terjadinya penyelenggaraan UN tahun ini.Akibat penyelenggaraan UN yang kacau,negara
mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian
tersebut bukan hanya kerugian
materill, tetapi juga kerugian
psikologi anak yang tidak bisa
dibayar dengan apapun.
“Dengan kacaunya UN ini, diharapkan di
tahun-tahun mendatangtidak terulang kembali. Kejadian
seperti ini tidak bisa
dibayangkan, karena mereka sudah
siap melakukan UN, namun
UN malah ditunda dengan waktu
yang tidak jelas, tentu mereka
sangat kecewa. Kami mendapat
laporan, ada 11 Propinsi tertunda
pelaksanaan UN-nya. Belum lagi
mereka masih saja diombang-ambingkan dengan hal-hal
yang tidak pasti. Seperti ujian
dengan kertas fotocopy-an, jadwal
yang ditetapkan pada Kamis (18/9) akan
tetapi masih ditunda lagi
menjadi Senin pekan depan.
Hal inipun juga belum tentu
sempurna karena bahan-bahan yang dipersiapkan juga
belum lengkap,” kata
Jefirstsonusai melakukan peninjauan langsung ke SMK
Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur dalam rangka
kunjungan spesifik Komisi X, Kamis
(18/4).
Hal ini memang menjadi tanggungjawab
pemerintah karena manajemen yang dilakukan Kemendikbud
ini sangat jelek
dan buruk, sehingga
pelaksanaan UN tahun ini tidak
maksimaluntuk itu UN di tahun
yang akan datang harus dievaluasi
kembali UN jangan sampai terjadi
seperti sekarang ini, ungkapnya.
Dia meminta kepada
Mendikbud, agar ada pertanggungjawabkan yang jelas kepada
publik, Menteri tidak cukup
hanya minta maaf
karena program UN adalah program tahunan yang sudah rutin setiap
tahunnya maka tidak ada
alasan hal ini terjadi
karena percetakan yang disalahkan, mustinya semua ini
sudah dipersiapkan agar UN lebih baik
dari tahun yang lalu,
tetapi pada kenyataannya malah
lebih jelek dari
tahun kemarin.
Jefirstson mengemukakan, Presiden harus secepatnya
memanggil menteri agarbisa mendapatkan
informasi yang jelas, sebetulnya apa
terjadi pada penyelenggaraan UN tersebut. Komisi
X DPR juga akan
secepatnya memanggil Menteri untuk menjelaskan
semua kejadian yang mencoreng dunia
pendidikanini.
“ KalauMendikbud
tidak dipanggil ke
Komisi X DPR seolah-olah membiarkan semua
kejadian tersebut dan seolah-olah
lepas tangan. Dunia
pendidikan akan hancur jika
hal seperti ini
dibiarkan, padahal kita tidak
menginginkan pendidikan anak-anak kita jatuh,” ungkapnya.
Dia mempertanyakan bagaimana akan
memberlakukan kurikulum baru 2013, sementara UN yang sudah dilaksanakan
setiap tahunya saja kejadiannya
sangat memalukan. Kata Jefirtson, pelaksanaan UN kali
ini diindikasian ada
korupsi, pasalnya kertas yang digunakan untuk
soal maupun jawaban
UN tidak sesuai dengan apa
yang diharapka. Para siswa yang sudah mengerjakan
soal-soal UN tulisannya tidak bisa dihapus
karena kertasnyaterlalu
tipis. [Sumber : dpr.go.id]
Label:
Berita Tanyoe
INOVASI PROGRAM PENYULUHAN SOSIAL KEMENTRIAN SOSIAL
Dalam rangka mewujudkan program penyuluhan sosial
yang efektif, efesien, dan akuntable serta mengetahui capaian kinerja
dan kendala dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penyuluhan sosial, dengan demikian program penyuluhan
sosial dapat terlihat relief dan tangible (nyata dan dapat diukur
keberhasilannya) baik secara kualitatif dan kuantitatif.
Sesuai
dengan amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk
penyuluhan dan bimbinan sosial. Kementerian Sosial dalam penyelenggraan
kesejahteraan sosial dilakukan melalui program Rehabilitasi Sosial,
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial.
Untuk mendukung
keberhasilan program-program tersebut dan agar program Kementerian
Sosial tersosialisasikan dengan baik, Pusat Penyuluhan Sosial telah
mengalokasikan kegiatan penyuluhan sosial melalui dana dekonsentrasi di
33 provinsi, hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan pencapaian
keberhasilan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari sana
diharapkan peran Pusat Penyuluhan Sosial menjadi satu tolak ukur yang
dibangun untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang terlihat secara kualitatif dan kuantitatif
Guna
mewujudkan program penyuluhan sosial yang efektif, efesien, dan
akuntable serta mengetahui capaian kinerja dan kendala dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyuluhan sosial melalui dana dekonsentrasi, dengan demikian program
penyuluhan sosial dapat terlihat relief dan tangible (nyata dan dapat
diukur keberhasilannya). Berkenaan dengan dengan hal tersebut untuk
dapat mengukur keberhasilan dan kesesuaian kegiatan tersebut diperlukan
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Sosial memalui dana
Dekonsentrasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan
penyempurnaan kebijakan dan program serta pelaksanaan penyuluhan sosial
ke berikutnya.
Selain tersusunnya
instrument monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi pada pertemuan di
Hotel Lorin Sentul tersebut, dihasilkan pula beberapa pokok pikiran
dalam rangka meningkatkan peran strategis dan perubahan paradigma menuju
grand strategy yang sesuai dengan peran dan fungsi Pusat Penyuluhan
Sosial sebagai bagian dari sistem yang teritegrasi dalam sitem
kesejahteraan nasional :
- Policy paper (Naskah Akademis) tentang perspektif penyuluhan sosial sebagai salah satu teknologi sosial atau social engineering.
- Pergeseran paradigma penyuluhan sosial dari cara pandang tradisional kearah pendekatan entrepreneurship.
- Perlu penguatan capacity building pada tingkat hulu sebagai agen penyuluhan sosial seperti: tenaga penyuluh sosial masyarakat yang bisa berasal dari unsur PSM, TKSK, Tagana dan lain-lain.
- Merekonstruksi kembali kedudukan penyuluhan sosial sebagai unit utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara nasional dengan menempatkan bimbingan sosial sebagai proses penyuluhan sosial (sesuai dengan UU No. 11 tahun 2009).
Mengacu pada hal tersebut diatas, adapaun langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh Pusat Penyuluhan Sosial sebagai berikut:
- Reorientasi, Reposisi, Revitalisasi peran staretgisnya dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Perlunya merumuskan grand strategy dan road map. Restrukturisasi pelaku penyuluan sosial melalui satuan-satuan koordinasi/ satuan kerja dari kabupaten, propinsi, sampai nasional.
- Pentingnya pilot project desa model sebagai bagian dari perintisan desa penyuluhan terutama di daerah-daerah tertinggal
Dengan demikian Peran penyuluhan Sosial menjadi penting dalam rangka mendukung program-program Kementerian Sosial dan ini menjadi jawaban atas eksistesi keberadaan Pusat Penyuluhan Sosial, seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Sosial dalam arahan pada pembukaan penyusunan intrimen monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi :
- Kegiatan penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen dana dekonsentrasi yang dapat mengakomodir 33 (tiga puluh tiga) propinsi.
- Melalui penyusunan instrumen ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat dan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kegiatan yang akan datang.
- Peran penyuluhan sosial sebagai komunikasi, informasi, motivasi dan edukasi melalui program-program Kementerian Sosial.
- Mendapatkan blueprint Pusat Penyuluhan Sosial yang tepat untuk pelaksanaan penyuluhan sosial.
- Hasil monitoring dan evaluasi, untuk memperoleh pemetaan keberhasilan program Kementerian Sosial yang bergulir di masyarakat. [Sumber : kemensos.go.id]
Label:
Lainnya
TERKAIT BBM INI KATA SBY
Jakarta| Presiden kembali menegaskan bahwa keputusan terkait bahan
bakar minyak (BBM) adalah keputusan yang paling berat. "Karena saya tahu
persis akibat yg harus ditanggung oleh masyarakat," kata Presiden melalui
akun twitter @SBYudhoyono, Kamis (18/4) malam.
Pilihan
yang diambil adalah pilihan dengan konsekuensi beban minimal bagi masyarakat.
"Itulah mengapa keputusan ini memerlukan waktu," Presiden SBY
menambahkan.
Dalam
twitter yang ditulis langsung oleh Presiden tersebut, Presiden menjelaskan
bahwa apapun pilihan yang diambil harus menjadikan ekonomi kita lebih kuat dan
tidak membebani pemerintahan berikutnya.
Saat
membuka Munas IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bali, 8 April lalu,
SBY menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi kebijakan untuk
mengurangi beban subsidi BBM ini. Ada sejumlah opsi yang dipertimbangkan,
antara lain menaikkan harga BBM secara pukul rata atau berlaku bagi semua. Bisa
juga yang naik BBM untuk kelompok yang tidak patut mendapatkan subsidi, yakni
orang kaya dan mampu.
Selama
memimpin pemerintahan, SBY tiga kali menaikan harga BBM bersubsidi, juga tiga
kali menurunkan harha BBM. Tahun 2005 dua kali dan tahun 2008 satu kali. Pada
saat kenaikan, harga-harga kebutuhan melambung tinggi. Tetapi ketika harga BBM
diturunkan tiga kali pada tahun 2008, dari Rp 6 ribu menjadi Rp 5500, turun
lagi menjadi Rp 5 ribu, kemudian Rp 4.500, ternyata harga-harga tiduk ikut
turun.
"Bila
harga BBM harus dinaikkan, maka akan adil bila rakyat tidak mampu mendapatkan
kompensasi. Persoalan ini harus dibicarakan secara terbuka," ujar Presiden
SBY.[Sumber : presidenri.go.id]
Label:
Berita Tanyoe
BISNIS ONLINE MENARIK TAHUN 2013, TANPA MODAL
Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan
internet berkembang begitu pesat, hal ini ditandai dengan jumlah pengguna
internet yang kian meningkat dari tahun ketahun. Sekarang ini Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki pengguna internet terbanyak didunia
di bawah Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Kami mengajak anda memanfaatkan hal
ini untuk tujuan yang positif sekaligus menawarkan sebuah program yang berbeda
dari yang pernah Anda temui sebelum ini.
P2nv.com merupakan sebuah program
bisnis online terbaru (Satu-satunya di Dunia)
dan sangat mudah dijalankan oleh siapapun meski tidak punya email. Setiap
member yang bergabung akan dibayar berdasarkan jumlah pengunjung yang
mendaftarkan No.HP di bawah accountnya. Potensi penghasilan hingga jutaan
rupiah perhari.
Diantara Kelebihan Program P2nv.comialah:
- Terobosan baru, Satu-satunya di
dunia dan di Indonesia
- Baru launching 26 Maret 2013 (baru
25 hari)
- Satu-satunya bisnis online yang
tidak mengharuskan member memiliki email
- Pendaftaran tidak dipungut biaya
sepeserpun alias Gratis
- Privasi data member terlindungi
dan aman
- Keanggotaan langsung aktif (tanpa
harus menunggu berjam-jam/ berhari-hari)
- Minimal pencairan profit hanya Rp
50.000
- Profit bisa dicairkan kapan saja
asalkan telah mencapai minimal Rp 50.000
- Tersedia 3 tingkatan member
- Member tetap dibayar meski tidak
upgrade
- Biaya upgrade murah dan
terjangkau, Mulai Dari Rp 15.000
- Tersedia Super Bonus Koleksi Terlengkap senilai
jutaan rupiah
Tingkatan Member:
- Member Free, Profit: 500/verifikasi
- Member Premium, Profit: 1.000/verifikasi
- Member Super Premium, Profit: 1.500/verifikasi
Bonus Upgrade
Jika ada hasil verifikasi Anda yang
mengupgrade status keanggotaannya maka Anda akan mendapatkan bonus upgrade
sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Bonus upgrade ini berlaku juga bagi member
free, artinya member free tetap mendapatkan bonus upgrade jika ada hasil
verifikasinya yang upgrade.
Adapun sumber dana dari pengelolaan
program P2nv.com ini ialah dari para pemasang iklan, penghasilan iklan PPC dan
ditambah dengan para member yang mengupgrade status keanggotaannya. Dengan
konsep pengelolaan dana yang transparan dan masuk akal ini menjadikan program
P2nv.com berkembang sangat pesat. Jangan berkecil hati, Saat ini Anda belum
terlambat untuk bergabung dan mengambil bagian langsung di dalam program
P2nv.com ini bersama ribuan member Kami. Buruan bergabung sekarang juga karena
pendaftaran tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Selengkapnya daftar disini.
Label:
Bisnis