Latest Products

Forum Diskusi Tentang Aceh

Order Detail

UN TAHUN INI TERBURUK SEPANJANG SEJARAH

Order Detail
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyebut penyelenggaran ujian nasional (UN) 2013 merupakan yang terburuk sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyusul penundaan pelaksanaan UN yang terjadi di beberapa daerah karena persoalan distribusi naskah UN.
"Ini harus diinvestigasi persoalannya di mana," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Politisi Partai Demokrat itu pun mengkritik cara Kemdikbud mengatasi persoalan distribusi naskah UN karena menggandakan naskah dengan mesin fotokopi. Dengan cara itu, Marzuki yakin kebocoran pasti terjadi. Ia mengusulkan, jika pelaksanaan UN tingkat SMP bermasalah, harus ada penundaan serentak, tidak parsial."Kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak," imbuhnya.

Marzuki menuntut ada yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Tanggung jawab, kata Marzuki, terletak di pejabat pelaksana. Marzuki pun mendesak Mendikbud mengevaluasi direktur jenderal terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN ini. "Menteri harus mengevaluasi dirjennya. Ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul. Proses tendernya yang diragukan sebenarnya," kata Marzuki lagi.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN pada tahun 2013 mengalami kekacauan di sejumlah tempat terkait pendistribusian soal. Pelaksanaan UN di 11 provinsi yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4/2013) terpaksa ditunda. Namun, penundaan itu kembali terulang lantaran soal yang tak kunjung datang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pelaksaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4/2012) karena soal yang tidak siap. Padahal, ujian akhir itu sudah ditunda dari hari Rabu (17/4/2013) lalu. Pemerintah akhirnya mengambil solusi dengan menggandakan soal dengan menggunakan mesin fotokopi. [sumber : kompas]

TERKAIT UN, MENTERI PENDIDIKAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Order Detail
Anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore menyatakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini sangat buruk. Ia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh harus bertanggungjawab atas terjadinya penyelenggaraan UN tahun ini.Akibat penyelenggaraan UN yang kacau,negara mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian materill, tetapi juga kerugian psikologi anak yang tidak bisa dibayar dengan apapun.

“Dengan kacaunya UN ini, diharapkan di tahun-tahun mendatangtidak terulang kembali. Kejadian seperti ini tidak bisa dibayangkan, karena mereka sudah siap melakukan UN, namun UN malah ditunda dengan waktu yang tidak jelas, tentu mereka sangat kecewa. Kami mendapat laporan, ada 11 Propinsi tertunda pelaksanaan UN-nya. Belum lagi mereka masih saja diombang-ambingkan dengan hal-hal yang tidak pasti. Seperti ujian dengan kertas fotocopy-an, jadwal yang ditetapkan pada Kamis (18/9) akan tetapi masih ditunda lagi menjadi Senin pekan depan. Hal inipun juga belum tentu sempurna karena bahan-bahan yang dipersiapkan juga belum lengkap,” kata Jefirstsonusai melakukan peninjauan langsung ke SMK Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur dalam rangka kunjungan spesifik Komisi X, Kamis (18/4).

Hal ini memang menjadi tanggungjawab pemerintah karena manajemen yang dilakukan Kemendikbud ini sangat jelek dan buruk, sehingga pelaksanaan UN tahun ini tidak maksimaluntuk itu UN di tahun yang akan datang harus dievaluasi kembali UN jangan sampai terjadi seperti sekarang ini, ungkapnya

Dia meminta kepada Mendikbud, agar ada pertanggungjawabkan yang jelas kepada publik, Menteri tidak cukup hanya minta maaf karena program UN adalah program tahunan yang sudah rutin setiap tahunnya maka tidak ada alasan hal ini terjadi karena percetakan yang disalahkan, mustinya semua ini sudah dipersiapkan agar UN lebih baik dari tahun yang lalu, tetapi pada kenyataannya malah lebih jelek dari tahun kemarin.

Jefirstson mengemukakan, Presiden harus secepatnya memanggil menteri agarbisa mendapatkan informasi yang jelas, sebetulnya apa terjadi pada penyelenggaraan UN tersebut. Komisi X DPR juga akan secepatnya memanggil Menteri untuk menjelaskan semua kejadian yang mencoreng dunia pendidikanini.    “ KalauMendikbud tidak dipanggil ke Komisi X DPR seolah-olah membiarkan semua kejadian tersebut dan seolah-olah lepas tangan. Dunia pendidikan akan hancur jika hal seperti ini dibiarkan, padahal kita tidak menginginkan pendidikan anak-anak kita jatuh,” ungkapnya.

Dia mempertanyakan bagaimana akan memberlakukan kurikulum baru 2013, sementara UN yang sudah dilaksanakan setiap tahunya saja kejadiannya sangat memalukan. Kata Jefirtson, pelaksanaan UN kali ini diindikasian ada korupsi, pasalnya kertas yang digunakan untuk soal maupun jawaban UN tidak sesuai dengan apa yang diharapka. Para siswa yang sudah mengerjakan soal-soal UN tulisannya tidak bisa dihapus karena kertasnyaterlalu tipis. [Sumber : dpr.go.id]

INOVASI PROGRAM PENYULUHAN SOSIAL KEMENTRIAN SOSIAL

Order Detail
Dalam rangka mewujudkan program penyuluhan sosial yang efektif, efesien, dan akuntable serta mengetahui capaian kinerja dan kendala dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial, dengan demikian program penyuluhan sosial dapat terlihat relief dan tangible (nyata dan dapat diukur keberhasilannya) baik secara kualitatif dan kuantitatif.
Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbinan sosial. Kementerian Sosial dalam penyelenggraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui program Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk mendukung keberhasilan program-program tersebut dan agar program Kementerian Sosial tersosialisasikan dengan baik, Pusat Penyuluhan Sosial telah mengalokasikan kegiatan penyuluhan sosial melalui dana dekonsentrasi di 33 provinsi, hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan pencapaian keberhasilan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari sana diharapkan peran Pusat Penyuluhan Sosial menjadi satu tolak ukur yang dibangun untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlihat secara kualitatif dan kuantitatif

Guna mewujudkan program penyuluhan sosial yang efektif, efesien, dan akuntable serta mengetahui capaian kinerja dan kendala dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial melalui dana dekonsentrasi, dengan demikian program penyuluhan sosial dapat terlihat relief dan tangible (nyata dan dapat diukur keberhasilannya). Berkenaan dengan dengan hal tersebut untuk dapat mengukur keberhasilan dan kesesuaian kegiatan tersebut diperlukan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Sosial memalui dana Dekonsentrasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan program serta pelaksanaan penyuluhan sosial ke berikutnya.

Selain tersusunnya instrument monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi pada pertemuan  di Hotel Lorin Sentul tersebut, dihasilkan pula beberapa pokok pikiran dalam rangka meningkatkan peran strategis dan perubahan paradigma menuju grand strategy yang sesuai dengan peran dan fungsi Pusat Penyuluhan Sosial sebagai bagian dari sistem yang teritegrasi dalam sitem kesejahteraan nasional :
  1. Policy paper (Naskah Akademis) tentang perspektif penyuluhan sosial sebagai salah satu teknologi sosial atau social engineering.
  2. Pergeseran paradigma penyuluhan sosial dari cara pandang tradisional kearah pendekatan entrepreneurship.
  3. Perlu penguatan capacity building pada tingkat hulu sebagai agen penyuluhan sosial seperti: tenaga penyuluh sosial masyarakat yang bisa berasal dari unsur PSM, TKSK, Tagana dan lain-lain.
  4. Merekonstruksi kembali kedudukan penyuluhan sosial sebagai unit utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara nasional dengan menempatkan bimbingan sosial sebagai proses penyuluhan sosial (sesuai dengan UU No. 11 tahun 2009).

Mengacu pada hal tersebut diatas, adapaun langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh Pusat Penyuluhan Sosial sebagai berikut:
  1. Reorientasi, Reposisi, Revitalisasi peran staretgisnya dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  2. Perlunya merumuskan grand strategy dan road map. Restrukturisasi pelaku penyuluan sosial melalui satuan-satuan koordinasi/ satuan kerja dari kabupaten, propinsi, sampai nasional.
  3. Pentingnya pilot project desa model sebagai bagian dari perintisan desa penyuluhan terutama di daerah-daerah tertinggal

Dengan demikian Peran penyuluhan Sosial menjadi penting dalam rangka mendukung program-program Kementerian Sosial dan ini menjadi jawaban atas eksistesi keberadaan Pusat Penyuluhan Sosial, seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Sosial dalam arahan pada pembukaan penyusunan intrimen monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi :
  1. Kegiatan penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen dana dekonsentrasi yang dapat mengakomodir 33 (tiga puluh tiga) propinsi.
  2. Melalui penyusunan instrumen ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat dan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kegiatan yang akan datang.
  3. Peran penyuluhan sosial sebagai komunikasi, informasi, motivasi dan edukasi melalui program-program Kementerian Sosial. 
  4. Mendapatkan blueprint Pusat Penyuluhan Sosial yang tepat untuk pelaksanaan penyuluhan sosial.
  5. Hasil monitoring dan evaluasi, untuk memperoleh pemetaan keberhasilan program Kementerian Sosial yang bergulir di masyarakat. [Sumber : kemensos.go.id]

TERKAIT BBM INI KATA SBY

Order Detail


Jakarta| Presiden kembali menegaskan bahwa keputusan terkait bahan bakar minyak (BBM) adalah keputusan yang paling berat. "Karena saya tahu persis akibat yg harus ditanggung oleh masyarakat," kata Presiden melalui akun twitter @SBYudhoyono, Kamis (18/4) malam.

Pilihan yang diambil adalah pilihan dengan konsekuensi beban minimal bagi masyarakat. "Itulah mengapa keputusan ini memerlukan waktu," Presiden SBY menambahkan.

Dalam twitter yang ditulis langsung oleh Presiden tersebut, Presiden menjelaskan bahwa apapun pilihan yang diambil harus menjadikan ekonomi kita lebih kuat dan tidak membebani pemerintahan berikutnya.

Saat membuka Munas IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bali, 8 April lalu, SBY menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi kebijakan untuk mengurangi beban subsidi BBM ini. Ada sejumlah opsi yang dipertimbangkan, antara lain menaikkan harga BBM secara pukul rata atau berlaku bagi semua. Bisa juga yang naik BBM untuk kelompok yang tidak patut mendapatkan subsidi, yakni orang kaya dan mampu.

Selama memimpin pemerintahan, SBY tiga kali menaikan harga BBM bersubsidi, juga tiga kali menurunkan harha BBM. Tahun 2005 dua kali dan tahun 2008 satu kali. Pada saat kenaikan, harga-harga kebutuhan melambung tinggi. Tetapi ketika harga BBM diturunkan tiga kali pada tahun 2008, dari Rp 6 ribu menjadi Rp 5500, turun lagi menjadi Rp 5 ribu, kemudian Rp 4.500, ternyata harga-harga tiduk ikut turun.

"Bila harga BBM harus dinaikkan, maka akan adil bila rakyat tidak mampu mendapatkan kompensasi. Persoalan ini harus dibicarakan secara terbuka," ujar Presiden SBY.[Sumber : presidenri.go.id]

BISNIS ONLINE MENARIK TAHUN 2013, TANPA MODAL

Order Detail


Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan internet berkembang begitu pesat, hal ini ditandai dengan jumlah pengguna internet yang kian meningkat dari tahun ketahun. Sekarang ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengguna internet terbanyak didunia di bawah Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Kami mengajak anda memanfaatkan hal ini untuk tujuan yang positif sekaligus menawarkan sebuah program yang berbeda dari yang pernah Anda temui sebelum ini.

P2nv.com merupakan sebuah program bisnis online terbaru (Satu-satunya di Dunia) dan sangat mudah dijalankan oleh siapapun meski tidak punya email. Setiap member yang bergabung akan dibayar berdasarkan jumlah pengunjung yang mendaftarkan No.HP di bawah accountnya. Potensi penghasilan hingga jutaan rupiah perhari.

Diantara Kelebihan Program P2nv.comialah:
- Terobosan baru, Satu-satunya di dunia dan di Indonesia
- Baru launching 26 Maret 2013 (baru 25 hari)
- Satu-satunya bisnis online yang tidak mengharuskan member memiliki email
- Pendaftaran tidak dipungut biaya sepeserpun alias Gratis
- Privasi data member terlindungi dan aman
- Keanggotaan langsung aktif (tanpa harus menunggu berjam-jam/ berhari-hari)
- Minimal pencairan profit hanya Rp 50.000
- Profit bisa dicairkan kapan saja asalkan telah mencapai minimal Rp 50.000
- Tersedia 3 tingkatan member
- Member tetap dibayar meski tidak upgrade
- Biaya upgrade murah dan terjangkau, Mulai Dari Rp 15.000
- Tersedia Super Bonus Koleksi Terlengkap senilai jutaan rupiah 

Tingkatan Member:
  1. Member Free, Profit: 500/verifikasi
  2. Member Premium, Profit: 1.000/verifikasi
  3. Member Super Premium, Profit: 1.500/verifikasi
Bonus Upgrade
Jika ada hasil verifikasi Anda yang mengupgrade status keanggotaannya maka Anda akan mendapatkan bonus upgrade sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Bonus upgrade ini berlaku juga bagi member free, artinya member free tetap mendapatkan bonus upgrade jika ada hasil verifikasinya yang upgrade.

Adapun sumber dana dari pengelolaan program P2nv.com ini ialah dari para pemasang iklan, penghasilan iklan PPC dan ditambah dengan para member yang mengupgrade status keanggotaannya. Dengan konsep pengelolaan dana yang transparan dan masuk akal ini menjadikan program P2nv.com berkembang sangat pesat. Jangan berkecil hati, Saat ini Anda belum terlambat untuk bergabung dan mengambil bagian langsung di dalam program P2nv.com ini bersama ribuan member Kami. Buruan bergabung sekarang juga karena pendaftaran tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Selengkapnya daftar disini.


 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Komunitas Blogger Aceh - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger