Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyebut penyelenggaran
ujian nasional (UN) 2013 merupakan yang terburuk sepanjang pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyusul penundaan pelaksanaan
UN yang terjadi di beberapa daerah karena persoalan distribusi naskah UN.
"Ini harus diinvestigasi persoalannya di mana," ujar Marzuki di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Politisi Partai Demokrat itu pun mengkritik cara Kemdikbud mengatasi
persoalan distribusi naskah UN karena menggandakan naskah dengan mesin
fotokopi. Dengan cara itu, Marzuki yakin kebocoran pasti terjadi. Ia
mengusulkan, jika pelaksanaan UN tingkat SMP bermasalah, harus ada penundaan
serentak, tidak parsial."Kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda
semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus
dilaksanakan serentak," imbuhnya.
Marzuki menuntut ada yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Tanggung
jawab, kata Marzuki, terletak di pejabat pelaksana. Marzuki pun mendesak
Mendikbud mengevaluasi direktur jenderal terkait yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan UN ini. "Menteri harus mengevaluasi dirjennya. Ini kan tingkat
pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang
amburadul. Proses tendernya yang diragukan sebenarnya," kata Marzuki lagi.
Seperti diketahui, pelaksanaan UN pada tahun 2013 mengalami kekacauan di
sejumlah tempat terkait pendistribusian soal. Pelaksanaan UN di 11 provinsi
yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4/2013) terpaksa ditunda. Namun,
penundaan itu kembali terulang lantaran soal yang tak kunjung datang. Di Nusa
Tenggara Timur (NTT), pelaksaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4/2012)
karena soal yang tidak siap. Padahal, ujian akhir itu sudah ditunda dari hari
Rabu (17/4/2013) lalu. Pemerintah akhirnya mengambil solusi dengan menggandakan
soal dengan menggunakan mesin fotokopi. [sumber : kompas]
Post a Comment